Barometer pertumbuhan ekonomi dunia yang masih tertekan tersebut menjadi acuan tiap negara dalam menentukan prediksi ekonomi di tahun 2020.
Imbas dari perang dagang ini terus dirasakan semua negara yang orinentasinya ekspor, akan terkendala dengan aturan-aturan Amerika menghidupkan kembali istilah "perang tarif"
Indonesia juga merasakan dampak tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi 5,02 % tidak pernah mencapai angka 6 % , angkan defisit Anggaran berkisar 2,6 - 2,8 dalam batas harus diawasi secara ketat. Indonesia di tahun 2020 menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,1 %.
Itu cerita masa kemarin, seperti dongeng era industri 4.0.
Bentuk Pandemi Covid-19 (Elshinta.com) |
Pandemi berawal dari Wuhan sebuah kota didaratan Tiongkok atau China, menghiasi lukisan dunia dengan munculnya wabah korona di penghujung tahun 2019. Apa itu? Virus ganas berbentuk bola yang permukaannya tumbuh tanaman seperti jamur. Ganaskah? Kita coba membuka informasi baik media cetak, elektronik maupun media masa online. Ternyata pandemi korona atau Covid-19 ini berbahaya dan mematikan bagi yang tertular dan positif. Maka penanganan harus khusus dan terisolasi di RS-RS rujukan.
Indonesia menurut Achmad Yurianto per 30 April 2020 terdapat 10.118 positif, 792 meninggal dan 1.522 sembuh (detik.news). Secara global yang tejangkit virus ini sudah 3,1 juta lebih., dengan kasus meninggal 217.300 an dan ini masih bergerak terus.
Bukan Nakut-nakuti
Dunia terluka dan lumpuh semua aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik semua berhenti, kalaupun masih ada yang beraktivitas sangat terbatas.
Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Amerika, China sudah melakukan lockdown sejak dini setelah negara tersebut terjangkit.
Cerita pasca Pandemi Covid-19 sangat cepat dan mengejutkan bagi negara berkembang dan negara maju tidak pandang bulu.
Prediksi pertumbuhan ekonomi global akan mengalami kontraksi seperti yang dipaparkan Economic Intelegent Unit 2020.
Wedangan Ika UNS melalui zoom cloud meeting ditengah pandemi korona digelar secara rutin dengan host Bambang Dwi Wahyudi.
Paparan Apindo, Pelaku Usaha skala Menengah atas dan Akademisi FEB UNS merupakan seri III yaitu tentang Bisnis di Era Covid-19 tanggal 29 April 2020 dihadiri alumni sebanyak hampir 80 orang, sinyal miris dan menyedihkan.
Haryadi Sukamndani Ketua Umum Apindo Alumni FT UNS mengatakan, situasi saat korona berbeda dengan krisis 2009 di Amerika dan 1998 di Indonesia yang mana UMKM masih sebagai penyangga perekonomian kerakyatan, nah saat ini semua Baik UMKM sampai dengan Usaha besar mengalami kesulitan besar. Dan sisi lain amat penting penduduk harus aman dulu dari serangan virus ganas tersebut, sehingga kegiatan ekonomi diliburkan. Untuk golongan bisnis menengah atas babak belur seperti sektor pariwisata, perhotelan, bahkan ritel Januari- Februari 2020 sudah minus 5,4 %.
Lalu sampai kapan? Belum ada yang bisa menjamin apakah Juni, Juli 2020 semua tidak jelas data pastinya. Lapangan pekerjaan akan semakin sempit dan hampir semua pengusaha sudah merumahkan, dan ada yang melakukan PHK.
Apindo mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan stimulus segera dilakukan, baik Perbankan, maupun Kebijakan Ketenaga Kerjaan dengan penundaan iuran BPJS, THR bertahap dll. Dan yang terburuk Kadin mengusulkan Quantitative Easing.(QA)
Pelaku Usaha bidang Sepatu dan Alas kaki Harianto Alumni FEB UNS,mengatakan bahwa untuk bidang ini para pengusaha sudah merumahkan 12.000 an tenaga kerja bahkan sudah ada yang terpaksa melakukan PHK. Industri Sepatu dan alas kaki ketika nanti fase pemulihan,mungkin bisa satu tahun atau lebih dipastikan struktur Supply chain akan berubah misalnya dari China ke negara lain, begitu pula pasar ekspor yang dahulu Amerika mungkin akan berubah karena negara tersebut mengalami dampak covid dengan meninggal terbesar didunia.
Nara sumber lain Joko Suranto Alumni FH 88, selaku pengusaha pengembang di Bandung, mengatakan saat sekarang sangat sulit, dan perlu stimulus pemerintah untuk bisa bertahan, dan ini bisa paling tidak 1 tahun kedepan.
Materi Lukman Hakim |
Negara Hadir ada landasan Hukumnya
Maka Negara harus hadir itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan jalan apa?
~ Stimulus Fiskal yang besarnya Rp. 405 trilyun untuk penanganan dampak covid-19
~ Melanjutkan program JPS juga mempercepat realisasi Kartu Pra Kerja.
~ Kelompok yang miskin tiba-tiba karena usaha non formal harus tutup, Karyawan mapan harus
dirumahkan/PHK.
~ Hot line pendataan secara holistik.
Menanggapi Quantitative Easing, baik Lukman Hakim dan salah satu peserta meeting Francisca Sestri Alumni FEB UNS setuju, sehingga peredaran uang M2 itu masih tidak tabu saat krisis seperti ini, tidak perlu kuatir dengan inflasi selama BI melakukan pengawasan ketat. Sedangkan Heri Sosiawan Ketua Umum JoSmart mengatakan agar semua masukan-masukan bisa disampaikan kepada Pemerintah sebagai rekomendasi yang positif, agar ada solusi.
Masih menurut Lukman Hakim, namun perlu disadari saat demokrasi ala Indonesia sedang mekar, konsep Negara bisa hadir harus ada landasannya yaitu dibackup konstitusi yang menjamin. Lah Perpu 01 tahun 2020 yang menjamin para pelaksana kebijakan pemerintah tidak disalahkan atau di bui apabila ada kekeliruan administrasi, masih digugat oleh pak Amin Rais dan kawan-kawan. Maka kita menunggu keputusan di MK, semoga yudicial review tidak dikabulkan. Kalau terlalu lama, pejabat pemerintah juga akan beresiko seperti contoh bu Sri Mulyani saat kasus Century yang lalu. Belajar dari sejarah, niat baik tanpa landasan konstitusi maka yang rugi kita sendiri.
Acara meeting online ini dimoderatori oleh Agung Probuhodono., PhD. Kaprodi Akuntansi FEB UNS dan dihadiri oleh beberapa alumni Budi Harto Dirut Adhi Karya (Ketum IKA UNS) anggota DPR antara lain Dr.Abdul Kharis pimpinan Komisi I dan Rektor UNS Prof. Dr. Jamal Wiwoho.
No comments:
Post a Comment