Permasalahan Pandemi Covid-19 tidak menjadi reda namun meningkat karena masih rendahnya masyarakat dalam disiplin menggunakan protokol kesehatan. Peresepsi bahwa setelah divaksin bisa leluasa melonggarkan prokes. Sehingga dampak Covid ini sangat buruk terhadap dunia usaha khususnya UMKM, dan dampak buruk sampai akhir tahun 2020 Indonesia tumbuh - 3,2 % dan Kuartal 1 2021 pertumbuhan masih - 2 sd -1 %. Maka dari 695,30 T dana penanggulangan pemulihan ekonomi nasional ada 119 T direalisasikan untuk UMKM termasuk BLT dalam bentuk Banpres Produktif sebesar Rp.2,4 juta per pelaku UMKM, dan target 12 juta pelaku UMKM.
Latar belakang tersebut mendorong LPER SUMUT menggandeng UHN (Universitas HKBP Nommensen)Menandatangi nota kesepahaman di bidang, Pertanian, Ekonomi dan Pendidikan yang masih memiliki peluang-peluang untuk membangkitkan UMKM dimasa pandemi Covid-19 ini,ungkap Ronald Naibaho selaku Ketua LPER Sumut yang sudah komit ingin membantu UMKM bisa bangkit dan tumbuh kembali,bersama Rektor UHN di acara FGD pada tanggal 18 Juni 2021.
Kepala BI Sumatera Utara Sukowardojo selaku nara sumber mengatakan bahwa BI telah mendukung penuh pemerintah dan menjalankan pengawasan moneter secara cermat dan yang terpenting menciptakan Supply sudah ada namun Demandnya yang belum tumbuh ini PR kita semua termasuk LPER. Juga untuk BLT ini belum jelas seberapa jauh bisa digunakan UMKM untuk usaha atau konsumsi memang belum diteliti secara detail. Dalam paparannya Sukowardojo menekankan sinergi pemerintah dan BI, peluang dan tantangan UMKM, dan pemanfaat permodalan, yang saat sekarang sangat diperlukan.
Pembicara kedua Anggota DPRD Sumut Dhody Taher menyoroti tentang kebutuhan UMKM Saat Pandemi dan Saat Pemulihan :
Keuangan 66,7 % dan 59,53 %
Pendampingan Bisnis 48,56% dan 43,51 %
Perizinan 31,05% dan 26,35%
Dan yang masih tinggi pada Kebutuhan Keuangan dan Pendampingan. Oleh sebab itu ia berharap LPER Sumut bisa memberikan pendampingan dalam membangkitkan bisnis para pelaku UMKM di Sumatera Utara.
Francisca Sestri Sekjen LPER dalam presentasinya menandaskan "bahwa UMKM memang perlu mendapatkan bantuan tunai, namun itu untuk ketahanan konsumsi. Sepakat dengan Anggota DPRD bahwa peran Lembaga atau Komunitas saat pandemi UMKM lebih membutuhkan pendampingan Manajemen baik bidang Keuangan (Fintech,KUR) dan Pemasaran (Desain, kemasan,promosi
online dll). Saat sekarang ritel ambruk baik tradisional maupun modern setingkat Giant yang produk-produknya banyak dari UMKM juga,karena pembatasan kontak manusia maka tidak ada pengunjung bisa dibayangkan mereka menjerit. Suka tidak suka mereka harus masuk ke
marketplace apakah di Tokopedia,Bukalapak, Shopee dll. Ini sangat perlu kerjasama dengan Dinas Kominfo dan Koperasi UKM, dan LPER harus turun lapangan membantu mereka. Saat sekarang yang sudah dilakukan di cabang-cabang Klaten,Banyuwangi,Banyumas,Nagekeo NTT dan Sumut masih pendampingan bidang Pemasaran, mereka sudah ada produksinya tetapi sulit memasarkan. Saya bersyukur LPER Sumut yang agresif kedepan bisa menjadi Kuda Troya untuk mendampingi UMKM diwilayahnya bahkan bisa berskala lebih besar lagi" pungkasnya.
Pembicara lain dari Bapeda Sumut, menekankan percepatan vaksin, memulihkan
demand dengan jaring pengaman sosial, pemulihan
supply dengan stimulus ekonomi khususnya UMKM, dan penyerapan belanja pemerintah.
Nara sumber berikutnya mewakili Akademisi Dearlina Sinaga (dosen UHN) dan Naslindo Sirait (Ekonom LPER Sumut) prihatin melihat nasib UMKM di Sumut berharap dari Lembaga ada komunitas milenial semacam koperasi yang khusus meliterasi, menjembatani pelaku UMKM dengan pasar era digital,karena BLT Rp. 2,4 juta memang belum keliatan seberapa besar meningkatkan pertumbuhan UMKM saat pandemi.
Acara FGD yang bertema "Optimalisasi BLT UMKM Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional" dilakukan secara daring dan luring ini dibuka dan ditutup oleh Rektor UHN Medan selaku Fasilitator acara, dilanjutkan dengan pengalungan Ulos sebagai penghargaan kepada para nara sumber disaksikan Dayan Sutomo selaku Penasihat LPER Sumatera Utara.
No comments:
Post a Comment