Buaya vs Cicak sampai dengan APEC 2009

Suatu saat orang boleh berbicara, karena memiliki lidah yang terwakili secara representatif yaitu mulut. Maka ketika perseteruan antara KPK dan Institusi Kepolisian mencuatlah istilah cicak (KPK) dan buaya (Kepolisian) dari mulut seorang pejabat kepolisian, masyarakat merasa aneh dan mulai mengambil kesimpulan bahwa KPK akan tergusur pamornya, apalgi Ketua Antasari Azhar dimasukkan dalam wujud tersanga pembunuhan direktur RNI Banjaran Nasarudin beberapa waktu lalu. Istilah tersebut sementara mengendap, hanya sedikit samar-samar membaur ditelinga masyarakat Indonesia.

Namun ketika dua pimpinan KPK yaitu chandra Hamzah dan Bibit ditangkap dan dimasukkan ke penjara, mulailah demonstrasi mahasiswa, LSM yang intinya minta penahan keduannya di tangguhkan, dengan mengusung istilah cicak melawan buaya. Berita menjadi gempar dan antusiasme masyarakat termasuk Facebooker menggelar 1.000.000 dukungan terhadap Chandra Bibit, setelah rekaman rekayasa pengebirian terbuka di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Hingar bingar ini kemudian membawa tim 8 yang terdiri dari para ahli hukum diketuai oleh Adnan Buyung Nasution ditunjuk Presiden untuk memberikan kejernihan kasus tersebut. Tim 8 pun merekomendasi kepada Presiden sebagai Kepala Negara, agar membatalkan tuntutan kepada Chandra dan Bibit, karena kurang kuatnya materi dakwaan serta Presiden tidak mencampuri proses hukum yang akan berlangsung.

Belum usai keterkejutan masyarakat tentang hal ini, Anggota DPR komisi III yang diketuai oleh fungsionaris partai Demokrat, memuji langkah polisi, hal ini sangat menyakiti hati masyarakat, terutama konstituennya. Selanjutnya munculnya Rani mantan caddy yang diajukan oleh Polisi sebagai saksi terhadap Antasari semakin menjengkelkan dan terasa ada skenario yang tidak pas antara keterangan perempuan tersebut dengan jalannya pembunuhan direktur RNI tersebut. Masyarakat segera menilai bahwa apa yang diucapkan saksi didepan Pengadilan atas tuntutan jaksa , terasa menghafalkan suatu puisi yang nampak dibuat-buat saat testimoni dilakukan oleh station TV Swasta minggu lalu.

Carut marut peradilan di Indonesia menyisakan rasa kecewa masyarakat, lembaga hukum serta menurunkan citra penegak hukum dimata dunia. Bertepaan dengan masih hangatnya berita rekayasa pelemahan KPK ini, Presiden SBY berangkat ke forum kerjasama di bidang ekonomi se Asia Pasifik, dengan optimisme tinggi menyambut pasar global 2010, seakan negaranya sudah siap bersaing terbuka, padahal infrastruktur seperti kelistrikan, jalan sarana transportasi cukup menyedihkan, begitu juga kesiapan pemerintah di bidang International Single Window belum memadai ungkap Edy Putra Irawady Deputy Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan kepada Kompas sebelumnnya, termasuk Singapore yang menyatakan keberatan. Disisi lain beberapa anggota forum mengritisi sikap Amerika yang tidak konsisten, karena justru melakukan proteksi untuk melindungi industri dan perdagangan domestik dan merupakan butir pelanggaran dari isi WTO nanti ( Kompas 15 Nopember 2009).

Penyelesaian terbaik masalah-masalah tersebut, tergantung kepada ketegasan dan niat baik Presiden kepada rakyatnya yang secara dejure memberi legitimasi kepemimpinan tersebut, untuk mewujudkan janji antara lain , membentuk pemerintahan yang adil, bersih dan memberi kesejahteraan bagi negara dan bangsa yg di pimpinnya. Karena jargon kampanye SBY terlanjur pro rakyat dan katakan TIDAK terhadap Korupsi.