RAKOR PENGEMBANGAN INDUSTRIALISASI PERTANIAN DI PEMPROV. JATENG

Rapat Koordinasi yang diinisiasi oleh Komite Ekonomi

Dan Industri Nasional (KEIN) Pokja Pangan, Industri Pertanian dan Kehutanan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2019 dihadiri oleh Kepala-kepala Dinas Terkait yaitu Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Penanaman Modal. Perwakilan Petani, Pelaku Usaha dan Asosiasi termasuk LPER (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat).

Menurut bapak Taj Yasin Maimoen Wakil Gubernur Jawa Tengah,  yang hadir sebagai keynote speaker mengatakan, bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan memiliki produk unggulan antara lain kopi, tembakau, tebu, kelapa, Karet, teh, cengkeh dll. Hasil produksinya terus meningkat terutama kopi. Pada tahun 2018 hasil kopi sebesar  17.456 ton naik  15,62 % dari  tahun 2017 sebesar 15.097 ton, masih didominir jenis kopi robusta. Kopi dari daerah Wonosobo ini, sudah ekspor ke Eropa dan negara lainnya.

Sedangkan Dr. Ir. Benny Pasaribu M.Ec. Ketua Pokja Pangan, Industri Pertanian dan Kehutanan dari KEIN, mengatakan pemerintahan pak Jokowi sudah membangun infrastruktur pedesaan guna meningkatkan potensi industri pertanian apalagi sektor Koperasi dan UMKM diberikan bunga pinjaman KUR yang rendah hingga 7 persen, dalam sejarah di Indonesia. Berharap industri pertanian dan perkebunan Jawa Tengah ini bisa terus digenjot sebagai produk unggulan, seperti kopi, buah-buahan, kelapa, coklat, tebu, dll dan bisa memasarkan sampai dengan tujuan ekspor.

Namun dalam rakor tersebut, ada pelaku usaha petani tebu yang mengeluhkan kurangnya lahan pertanian untuk menyuplai pabrik gula, sehingga hal ini menjadi peluang pedagang tertentu untuk impor karena pasokan dari petani semakin berkurang, dan mohon KEIN bisa membantu jalan keluarnya.

Sekjen LPER Francisca Sestri didampingi Bakri Maulana Ketua Harian LPER, yang hadir diacara diskusi tersebut,  menggarisbawahi, bahwa petani  juga berpotensi menjadi pelaku usaha Koperasi dan UMKM, maka langkah pemerintahan pak Jokowi menurunkan pajak dari 1 persen ke 0,5 persen sudah tepat. Dan LPER juga terus  mendorong Asosiasi lainnya untuk mengajukan penurunan pajak dari 0,5 persen ke 0,25 persen untuk UMKM.

Sebagai penutup acara, dari Distanbun bapak Harjuli memaparkan permintaan Ketua LPER Banyumas Joni Rosmanto tentang pengajuan alat pertanian (pemipil jagung dan traktor untuk perkebunan singkong yang diolah menjadi oyek dan makanan/ home industry) sudah diterima pak Gubernur langsung dan sekarang baru dikaji Dinas terkait untuk diverifikasi dan semoga tidak ada kendala pungkasnya. (Ses).