Friday, October 28, 2016

Rembuk Nasional

Menyambut Dua tahun pemerintahan Jokowi JK berbagai unsur masyarakat, antusias mengadakan evaluasi, bahkan ada yang sampai memberikan pendapat dengan paparan pidato presiden Jokowi dihadapan DPR RI diberikan penilaian 60 sd angka 70. Artinya masih ada janji-janji pemerintah yang harus dikejar, antara lain pengentasan kemiskinan yang memiliki faktor-faktor penyebab belum terjadinya perbaikan signifikan yaitu lapangan kerja, konsumsi masyarakat yang harus didorong untuk pembangunan jangka pendek.
Disisi lain pencapaian prestasi dari kabinet "Kerja" Jokowi-JK ini adalah pembangunan infrastruktur pembangunan yang merata antara pusat dan perbatasan, baik di Sumatra maupun Papua.
Angka Inflasi yang rendah dibawah 4 % yang selama ini selalu ada antara 7 % hingga diatas 10 % sudah bisa stabil dibawah 5 % artinya iklim investasi akan menggairahkan karena stabilitas harga barang terkendali.
Ditengah himpitan krisis China mengakibatkan harga komoditas pangan anjlok sangat memengaruhi pertumbuhan nilai ekspor kita, sehingga menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ditambah bangkrutnya Bank Pemerintah Jerman (DB) baru-baru ini tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan. Prediksi BI  kedepan sd Desember 2016, pertumbuhan ekonomi berkisar 4,9 %-5,3 % masih diatas negara lain yaitu:  Brasil yang minus, Mayasia 4 %- 4,5 % dan Amerika Serikat 2,2 %.

Karena pertumbuhan Ekonomi Indonesia masih dibawah target 6% maka Kadin Indonesia pimpinan Rosan Roeslani, KEIN dan Relawan Jokowi JK mendorong pemerintah untuk lebih fokus kepada percepatan pembangunan melalui penuntasan pelaksanaan nawacita, membuat forum diskusi " Rembuk Nasional " digelar pada tanggal 21 Oktober 2016 melibatkan para pelaku usaha Swasta, BUMN BUMD, Pemda dan Lembaga Relawan, guna memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan berkesinambungan. Salah satu peserta diskusi Sigit Pramono mantan Ketua Perbanas, memberikan masukan kepada pemerintah melaluai forum rembuk nasional kelompok 1 Bidang Ekonomi Keuangan antara lain, bahwa nadi aliran uang perbankan ini sudah dikuasai asing, sehingga jangan berharap kucuran dana kredit bagi UMKM diperhatikan, ini perlu serius ditindak lanjuti, paparnya.

Acara ini dihadiri Ketua Watimpres dan beberapa anggota untuk memantau jalannya diskusi, sehingga pada puncak acara menghasilkan rumusan-rumusan penting bagi Pemerintah yang dihadiri Para menteri Kabinet Kerja dan disiarkan langsung oleh Metro TV dari Puri Agung Sahid Jaya Hotel Jakarta.

Thursday, October 13, 2016

Ilegal, Unreported and Unregulation (IUU) Fishing

Kota Bogor pagi hari tanggal 13 Oktober 2016 mendung dan berkabut, namun gedung Rektorat IPB (Institut Pertanian Bogor) yang dinamai Auditorium Andi hakim Nasoetion sudah penuh sesak oleh para mahasiswa, alumni dan civitas akademisi lainnya, bahkan banyak peserta yang duduk di lantai karena sudah tidak kebagian tempat duduk.

Kuliah Umum tentang Ilegal, Unreprted dan Unregulation Fishing yang diberikan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan RI ibu Susi Pudjiastuti.Beliau memaparkan tentang hambatan yang dialami jajarannya tentang IUU tersebut karena sudah bertahun-tahun terjadi di Indonesia, dan harus segera diakhiri, sehingga target kementriannya adalah Pertumbuhan PDB Perikanan 12 % bisa dicapai.  Visi heroik " LAUT Masa Depan BANGSA"  dan Misi nya yaitu: 1.  Kedaulatan bahwa ikan merupakan makanan pokok untuk gizi masyarakat maka harus menuju kepada keadualatan pangan, 2. Berkelanjutan melakukan konversi untuk menjaga produktivitas, 3. Kesejahteraan melalui peningkatan indikator produksi, Konsumsi dan terbentuknya pulau-pulau mandiri.


Disaat ekonomi dunia tertekan maka Indonesiapun mengalami perlambatan pertumbuhannya, namun sektor ini menyumbangkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 8,37 % pada tahun 2015, meningkat dari tahun 2014 sebesar 7,35 %. Sedangkan stock ikan meningkat pada tahun 2015:  9,93 juta ton, tahun 2014 : 7,31 ton. 
Ini membuktikan selama hampir dua tahun pemerintah telah melakukan upaya-upaya menertibkan IUU dengan terpaksa menenggelamkan kapal-kapal milik asing yang sengaja menngambil ikan dll ( isi laut) Indonesia secara ilegal.

Moderator Prof. Dr. Indrajaya memandu diskusi dengan memberikan kesempatan para dosen, dan para mahasiswa untuk interaktif bertanya kepada ibu Menteri. Acara ini berlangsung dari pukul 8.30 - 12.00 dan berjalan lancar serta tidak membosankan.
 
MOU dilakukan oleh  Rektor ITS, Rektor Universitas Hasanuddin, Rektor Universitas Sam Ratulangi, serta Rektor IPB sekaligus sebagai tuan rumah.

Thursday, October 6, 2016

MENGAWAL TAX AMNESTY



Pada saat akan disahkan UU No 11  Tahun 2016 Tentang " Pengampunan Pajak" sontak beberapa kalangan lawan politik Presiden Jokowi berang dan ingin membawa ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan uji materi, bahka biasa latah diri akan mendorong kepada lengseran kekuasaan. Buktinya mereka terus menghembuskan kebencian bahwa Pemerintah pro perampok uang negara, pro orang kaya yang menyimpan uangnya di luar negeri, dan hantam kromo menuduh program pengampuan pajak atau trending topic dua bulan terakhir setelah diundangkan sebut saja Tax Amnesty (TA) menjadi makhluk yang menakutkan bagi pensiunan dan masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003 tentang Kridit Usaha yang dimaksud UMKM adalah : 1).Usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia; 2). Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. .

Namun demikian pemerintah melalui dirjen Pajak  Ken Dwijugiasteadi yang sudah dilantik sejak 1 Maret 2016 bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat bahwa TA itu justru membawa manfaat bagi bangsa dan negara karena dana repatriasi yang masuk akan diendapkan selama 3 tahun untuk keperluan pembangunan.
Hal lain UU tersebut memberikan perlakuan khusus kepada UMKM dengan tarif sebesar 2 % mulai 1 September s/d 31 Maret 2017, berbeda dengan indvidu maupun badan usaha lainya.

Galang Kemajuan (GK Center) pimpinan Kelik Wirawan, pada tanggal 10 September mengandeng Bank Mandiri dan Markplus menggelar pelatihan sekaligus diskusi kepada para anggota GK dan pelaku usaha UMKM untuk menjadi agen menjelaskan manfaat TA.  Bagaimana bila TA tidak dikawal?,  APBN semakin tertekan karena defisit sekarang sudah diatas 2,7 %, akibatnya disamping TA harus dikejar semaksimal, pemotongan anggaran pun dilakukan oleh menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru dua bulan dilatik Presiden, dan itu langkah tepat ujar salah satu nara sumber dari Bank Mandiri Aviliani. Menurut Dr.Benny Pasaribu anggota KEIN selaku moderator, terus menghimbau masyarakat agar segera mengikuti TA, sebab ini saat yang menguntungkan, karena tahun 2018 saat harta kepemilikan tiap warga negara yang terbuka bagi pemerintah baik melalui Akta notariil maupun Rekening perbankan, dan itu dendanya besar sekali. Acara ini hadir sebagai pannelis Harijanto mewakili  Apindo, Lucy Suyanto profesional di Jakarta.

http://batam.tribunnews.com/2016/09/10/gk-center-dan-relawan-pendukung-presiden-jokowi-gelar-diskusi-tax-amnesty



Tuesday, October 4, 2016

Berdirinya LPER

Bermula dari kumpul-kumpulnya para profesional dari berbagai bidang, disuatu perbincangan ngopi sore di Kawasan perrkantoran Bidhakara Jakarta. Saat itu Srinita yang berprofesi sebagai dosen di Syiah Kuala Aceh dan Frncisca Sestri  dosen STIE Insan Pembangunan Bitung mengajak membuat lembaga yang bisa memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah yang afdol di sebut UMKM, melalui pendampingan manajemen, karena kami kami ini bukan pemilik modal namun tenaga pemikir yang bisa diharapkan mereka. Salah satu penggagas nama Tonny Hendratono adalah Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan Universitas Bunda Mulia segera membuat AD/ ART untuk lembaga yang digagas ini.
Menggandeng notaris Nenden Hikmahanto Juana sebagai Ketua bidang Hukum maka lahirlah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat atau LPER. pada tanggal 15 Januari 2015 dengan Akta Pendirian No 02 Notaris Nenden Esty Nurhayati, SH. Bogor.Berita dapat diunggah di http://bali.tribunnews.com/2015/01/16/menpan-reformasi-birokasi-dukung-pembentukan-lper
Lembaga yang masih muda ini memiliki struktur organisasi antara lain Pelindung yang tediri dari 3 Menteri, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Badan Pengawas dan Dewan Pembina.
Pengurus inti terdiri Ketua Umum: Haryo Tienmar saat ini Komisaris PAM Jaya, Wakil Ketua Umum Dr. Srinita (dosen), Sekretaris Jendral Dr. Francisca Sestri pensiunan direktur PT. Mustika Ratu (sekarang dosen) dan Rachmawati Juwono ( Direktur Regional BNI Life).
Organisasi ini memiliki Visi : Menjadikan LPER sebagai lembaga terdepan dalam menumbuhkan, mendorong, memotivasi, dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat menuju masyarakat mandiri dan sejahtera. Misi : a.  Meningkatkan kemampuan masyrakat dalam mengelola sumber-sumber daya ekonomi guna menuju kemandirian ekonomi b. Meningkatkan daya saing, produktivitas dan pendapatan masyarakat. c. Menumbuhkan jiwa wiraswasta d. Mengurangi pengangguran e. Merubah pola pikir (mindset) kearah yang lebih maju e. Miningkatkan jiwa gotong royong. Langkah selanjutnya dalam rangka menghadapi gini ratio yang merangkak naik dibandingkan tahun 2001, artinya kemiskinan meningkat, maka LPER menghadap  Menteri Koperasi dan UKM Puspa Yoga, dalam saiaran pers usai menerima perwakilan LPER untuk menyampaikan visi misi disampaikan Haryo Tienmar (Ketua Umum) didampingi Francisca Sestri (Sekjen), maka menteri siap menjadi pelindung Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ini, berita dapat diunggah di http://bali.tribunnews.com/2015/02/05/puspa-yoga-siap-lindungi-lembaga-pemberdayaan-ekonomi-kerakyatan
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah Seminar nasional bekerjasama dengan Deputy Menko Perekonomian mengundang para UMKM yang tergabung dalam koperasi dalam menghadapi MEA 2015 berita bisa diunggah http://www.ekon.go.id/berita/view/seminar-pemberdayaan.1310.html#.V_ZbQ8nZZME  . Pada tahun yang sama LPER juga mengadakan pertemuan awal dengan Rektor UNS untuk kerja sama penelitian di daerah Klaten dapat diunggah di  http://bali.tribunnews.com/2015/02/13/kembangkan-pemberdayaan-ekonomi-kerakyatan-lper-gandeng-uns-solo.